Dua Tahun Bergulir, Dugaan Korupsi SPJ Fiktif Pinto Masuk Babak Penyidikan, Polda Jambi Panggil Bendahara DPRD
Update : 21/Nov-26
Memoritoday.com, Jambi – Penanganan perkara dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif perjalanan dinas, kegiatan reses, serta pengadaan makan dan minum di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 kembali menjadi perhatian publik.
Setelah hampir dua tahun bergulir dalam penanganan aparat penegak hukum, perkara yang turut menyeret nama mantan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024, Pinto Jaya Negara, kini telah memasuki tahap penyidikan.
Perkembangan terbaru, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi menerbitkan surat panggilan terhadap seorang saksi berinisial E.S. yang diketahui merupakan PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dengan jabatan Bendahara Pengeluaran.
Pemanggilan tersebut tertuang dalam Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor: S.Pgl/Saksi.1/613/XI/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tertanggal 19 November 2026.
Dalam surat tersebut, E.S. diminta hadir pada Senin, 23 November 2026, pukul 09.00 WIB, di ruang Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Adapun perkara yang sedang didalami penyidik berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas, kegiatan reses, dan pengadaan makan minum pada Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
Masuknya perkara ke tahap penyidikan setelah proses penanganan yang berlangsung hampir dua tahun menjadi perkembangan penting. Pemeriksaan terhadap bendahara pengeluaran dinilai dapat membantu penyidik mengurai proses administrasi keuangan, mekanisme pencairan, pertanggungjawaban kegiatan, hingga pihak-pihak yang berkaitan dengan penggunaan anggaran tersebut.
Sorotan publik kini tertuju pada keseriusan Polda Jambi dalam menuntaskan perkara ini. Sebab, penyidikan tidak semestinya hanya berhenti pada pemeriksaan saksi administratif, tetapi juga harus mampu mengungkap konstruksi perkara, aliran dana, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai hasil penyidikan.
Nama Pinto Jaya Negara sendiri menjadi perhatian dalam perkara dugaan SPJ fiktif tersebut. Publik menunggu apakah penyidik akan mampu mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi, termasuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran.
Di sisi lain, lamanya proses penanganan perkara selama hampir dua tahun juga memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan transparansi perkembangan penyidikan. Masyarakat tentu berharap tidak ada kesan bahwa perkara yang menyangkut uang rakyat ini berjalan tanpa kejelasan ujung penyelesaian.
Pemanggilan saksi pada 23 November 2026 mendatang diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat pembuktian dan membuka fakta-fakta baru. Publik kini menantikan langkah lanjutan Ditreskrimsus Polda Jambi, termasuk kejelasan mengenai potensi kerugian negara dan penentuan pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila unsur pidana terbukti.
Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Dua tahun bukan waktu yang singkat. Publik menunggu agar penyidikan perkara dugaan korupsi SPJ fiktif ini berjalan transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum. (**)
Kategori : Provinsi Jambi




