Batanghari – Mengingat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari sudah memberikan sinyal pengurangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief pada saat memimpin rapat perdana bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat, Senin (01/03/2021) lalu.
Dalam rapat, Fadhil menyinggung isi dari Surat Keputusan (SK) Penetapan Tenaga Honorer, bahwa penggunaan tenaga honorer berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
“Sepintas saya lihat, tapi silahkan kawan telaah, tenaga honor ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan karena jumlah sudah banyak. Dan tidak sesuai dengan kemampuan daerah. Saat ini APBD kita sudah mengap-mengap,” ujarnya.
Dikatakannya, apabila anggaran terbatas, tentunya yang pertama kali dipastikan oleh pemerintah adalah bagaimana roda pemerintahan berjalan dengan baik.
“Tolong diberhentikan dulu pegawai honor yang tidak sesuai kebutuhan. Dan ini saya serahkan kepada pak Wabup (Wakil Bupati),” sambungnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data tahun 2020, pemerintah kabupaten menggunakan sedikitnya 4.829 orang PTT, dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk hal ini setiap bulannya hampir mencapai angka Rp 7 Miliar.
“Namun untuk tenaga honorer yang sifatnya dibutuhkan jangan dikurangi dulu. Seperti di Damkar, penjaga malam, dan cleaning servis,” pungkas Fadhil. (Red)
